Standarisasi Umum Pembangunan Website Pemerintah

Berikut ini kutipan sebagian dari uraian penjabaran detail standar pembangunan dan pengelolaan website Pemerintahan di Indonesia.


1. Nama Domain dan Alamat Situs Web Pemda
AKan diterapkan standarisasi penamaan URL website pemerintah daerah.


2. Penilaian dan Rating
Untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana keberadaan situs web
pemerintah daerah, Asisten Deputi Urusan Media Baru mulai tahun 2004
ini melakukan penilaian terhadap seluruh situs web pemerintah daerah
(224 situs web pemda). Kegiatan penilaian situs web pemerintah daerah
dilakukan dalam kaitan dengan:

  • mengetahui tingkat kemampuan, kehandalan, dan mutu suatu situs web pemerintah daerah (dalam bentuk pemberian rating/kategori);
  • memberikan masukan mengenai kondisi situs web pemda kepada pengelola dan lembaga pemerintah daerahnya;
  • menumbuhkan inovasi bagi pengelola situs web pemerintah daerah;
  • melakukan evaluasi penggunaan standarisasi situs web pemerintah
    daerah (berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah
    Daerah) sebagai masukan untuk perbaikan Versi 1.0;
  • mengetahui jumlah situs web pemerintah daerah yang ada di internet.

Parameter Penilaian

Di dalam pembuatan rating situs web pemerintah daerah, digunakan sejumlah parameter penilaian yang meliputi:

  1. Kecepatan (Speed)
    Faktor kecepatan untuk tampilan sebuah situs web pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pengunjung.
  2. Homepage
    Homepage pada suatu situs web pemerintah daerah adalah halaman pertama
    yang akan dibuka oleh pengunjung. Suatu bentuk homepage yang menarik
    akan memberi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk mengetahui lebih
    jauh tentang isi dari situs web pemerintah daerah.
  3. Isi (Content)
    Isi (content) situs web pemerintah daerah merupakan sejumlah informasi
    yang disampaikan oleh suatu lembaga pemerintah daerah kepada
    masyarakat. Isi minimal situs web pemerintah provinsi akan berbeda
    dengan situs web pemkab/pemkot.
  4. Konteks
    Konteks suatu situs web pemerintah daerah harus mencerminkan dan
    sejalan dengan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
    dari lembaga pemerintah daerah bersangkutan. Pembuatan situs web
    pemerintah daerah mempunyai sasaran agar masyarakat Indonesia dapat
    dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan lembaga
    pemerintah daerah.
  5. Kemudahan Dibaca (Readibility)
    Suatu situs web pemerintah daerah harus mudah dibaca, dimengerti, dan
    difahami oleh pengunjung. Situs web pemerintah daerah harus
    memperhatikan faktor kenyamanan, dan memberikan kemudahan bagi
    pengunjung.
  6. Mobilitas Data
    Data pada suatu isi (content) sebuah situs web pemerintah daerah harus
    selalu di mutakhirkan. Ditinjau dari sisi mobilitasnya, suatu data
    dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu data statis dan data dinamis.
  7. Ketepatan (Accuracy)
    Salah satu parameter keberhasilan suatu situs web pemerintah daerah
    adalah ketepatan (accuracy). Pengertian ketepatan disini adalah
    mengenai kemampuan dan ketepatan situs web pemerintah daerah dalam
    menyajikan informasi.
  8. Layanan Publik
    Salah satu tujuan dari e-government adalah memberikan layanan publik
    secara elektronik melalui media situs web pemerintah daerah. Situs web
    pemerintah daerah harus memberikan informasi tentang layanan publik
    yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah bersangkutan atau lembaga
    pemerintah lainnya kepada masyarakat.
  9. Ukuran Kualitas Interaksi (Usability)
    Ukuran kualitas interaksi pada situs web pemerintah daerah adalah
    pengalaman pengunjung ketika melakukan interaksi pada situs web
    pemerintah. Ukuran kualitas interaksi (usability) lebih cenderung
    mengacu pada desain dari User Interface (UI).
  10. Penggunaan Platform
    Penggunaan suatu platform mempunyai korelasi dengan penggunaan dan pengembangan aplikasi pada suatu situs web pemerintah.

Berdasarkan 10 parameter yang telah ditentukan diatas, penilaian
suatu situs web pemerintah daerah di kelompokkan dalam 4 kriteria untuk
dapat melakukan penentuan rating situs web pemerintah daerah. Adapun 4
kriteria penilaian situs web pemerintah daerah adalah:

  1. Fungsi situs web
  2. Kualitas situs web
  3. Tampilan situs web
  4. Inovasi
Share on Facebook
Bookmark this on Digg
Bookmark this on Yahoo Bookmark

Tidak ada artikel terkait.

  • Pencarian Terkait:
    yhs-fullyhosted_003, webcipta net, cara setting proxy vps, cara mengganti vpn windows xp, membuat socks5 dari vps, konfigurasi mysql server di debian 6, cara penggunaan spyntax, singapore openvz vps, vps singapore termurah, pengecekan nomer kendaraan bermotor, cara jalankan mysql server di debian, cara mensetting hotmail agar tidak masuk junk, cek kondisi stnk sudah terblokir, cek kendaraan di polda, cara cek vpn server komputer, cara remote desktop linux centos dari windows, cara setting permission folder dengan cmd, cara setting vps debian ubuntu jadi remot desktop, supaya email diotlooktidak masuk sam, kode promosi, lama max propagansi web ke vps, vpn ssh server panel, cara memasukkan proxy dan host ke glype, first media gangguan jaringan, jual script file hosting, cara akses rdp vps linux di windows, cara kerja ftp server adalah, konfigurasi mysql di debian, vps ssd iix murah, скрипт burstable, tata cara pembuatan second level domain di indonesia, cara konfigurasi mysql di debian 6, sewa vps os win xp singapore, sewa vps os windows xp singapore, cara menghidupkan rdp vps, jual web traffic, cara cek keaslian stnk polda metro, sewa rdp, cara install php, cara akses vps linux di windows 7, cara instal google chrome dengan ssh, cara tambah admin di webmin vps, cara membuat server second level domain, tips menggunakan spintax
  • Belum ada komentar

    Tinggalkan komentar atau pertanyaan seputar artikel ini jika ada

    Berikan komentar / pertanyaan




    Internet
    Billig Tandblekning Top Blogs